Senin, 17 Oktober 2011

EKONOMI BIAYA TINGGI: MENGURAI PERMASALAHAN PERIJINAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGAKSELERASI PEMBANGUNAN INDONESIA[1]

Oleh: Sakti Lazuardi, S.H

            Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara besar yang mempunyai sejarah panjang kemerdekaan. Sama seperti negara merdeka yang lain, Indonesia berhak untuk menenentukan jalan kemerdekaannya sendiri. Dan terkait hal ini, Indonesia mencantumkannya di dalam pembukaan UUD 1945. Bahwa Indonesia menyatakan untuk bercita-cita melindungi segenap bangsa,memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Empat prinsip dasar yang menurut penulis menjadi arah tujuan kemana bangsa ini berkembang.[2]
            Empat prinsip dasar tersebut kemudian diurai lebih lanjut di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia 2005-2025. Bahwa misi pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai visi Indonesia yaitu: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Untuk dapat mencapai visi pembangunan tersebut perlu dilaksanakan program-program pembangunan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kartasasmita (1996) bahwa pembangunan adalah “usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka”.[3] Pada intinya proses pembangunan harus menempatkan posisi rakyat harus sebagai  sentra-substansial (subyek) bukan malah sebaliknya menjadi marginal-residual (obyek) yang terlanda dehumanisasi.[4]
           Namun dalam perjalanannya sering terjadi kebocoran atau hambatan yang menimpa proses pembangunan itu sendiri. Hambatan atau kebocoran itu mulai dari hambatan yang menghambat secara minor, secara mayor atau bahkan mematikan proses pembangunan itu sendiri. Hambatan atau kebocoran tersebut sering diistilahkan dengan ‘Bottlenecking’.
           Dampak bottlenecking ini adalah akan menghasilkan ketidakefektifan pembangunan yang berdampak pada ekonomi biaya tinggi (high cost economic). Jika pembangunana tidak berjalan efektif, maka hanya akan menghasilkan keputusasaan secara nasional baik kalangan birokrat,teknokrat,maupun rakyat kecil.
           Permasalahan ekonomi biaya tinggi ini banyak didominasi oleh beberapa faktor, Nazamuddin (2007) menyampaikan bahwa ada 4 macam praktik ekonomi biaya tinggi yang biasanya terjadi, yaitu:[5]
1.    Pungutan Liar;
2.    Pungutan resmi berdasarkan peraturan perpajakan dengan tarif relatif tinggi;
3.    Pengenaan perpajakan berganda dan berlapis-lapis;
4.    Birokrasi yang panjang.
Selain itu berdasarkan penelitian LPEM UI Tahun 2003 bahwa pengeluaran perusahaan untuk biaya “tambahan atau pungutan liar” telah mencapai 11 persen dari biaya produksi. Hal ini tentunya akan bisa menjadi penghambat yang sangat besar dan bisa mengacaukan iklim investasi yang tengah dibangun di Indonesia.
            Seperti yang kita ketahui, perijinan adalah sebuah mekanisme yang biasa terjadi dalam setiap negara merdeka. Negara dalam hal ini pemerintah akan mencoba untuk menerapkan perijinan untuk salah satunya adalah penggerak perekonomian negara serta untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha.[6] Perijinan ini dibutuhkan sebagai  sarana untuk menyelenggarakan pemerintahan (bestuurszorg) guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan umum.
            Selain berperan dalam pengawasan dan pengendalian usaha, perijinan dalam bidang moneter juga berfungsi untuk memberikan kontribusi kepada negara berupa penerimaan kepada kas negara, misalnya dengan membebankan biaya perijinan kepada para pemohon, atau dalam bentuk pajak yang diberikan setelah penerima ijin melakukan kegiatannya serta juga dapat berbentuk pengenaan denda atas pelanggaran yang dilakukan oleh penerima ijin terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dijalankannya.[7] Dari sisi Investor atau pengusaha, ijin ini merupakan dasar atau legalisasi dari usaha yang mereka dijalankan. Sehingga mereka dapat aman dan nyaman melaksanakan atau mengembangkan usaha yang mereka punya. Namun perijinan ini juga bisa menjadi bumerang yang malah menghambat jalannya pembangunan. Kerap kali masalah perijinan ini dijadikan topik pembahasan di dalam sidang-sidang kabinet atau pada pertemuan-pertemuan internasional yang berkaitan dengan ekonomi dan investasi.
            Perijinan tidak selamanya menuai sambutan positif dari masyarakat, kerap kali perijinan menjadi momok yang menakutkan bagi pengusaha dan investor yang ingin menjalankan usaha di Indonesia. DI dalam pasal 25 ayat (4) dan (5) UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa Izin terhadap perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.[8] Di Pasal 26 ayat (1) dikatakan lebih lanjut bahwa pelayanan satu pintu tersebut bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi penanaman modal,[9] yang kesemuanya adalah berujung pada kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia.
           Namun pada faktanya tidak demikian, bukan menjamin kepastian hukum bagi penanam modal dalam berinvestasi di Indonesia, perijinan justru menjadi ajang baru untuk menumbuh suburkan praktek pungli dan korupsi. Proses biroktrasi perijinan yang berbelit-belit dikatakan sebagai salah satu hambatan dalam menggalakkan roda ekonomi di Indonesia. Thomas Dharmawan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengatakan bahwa potensi biaya produksi yang dapat dihemat mencapai 30 persen jika praktik pungli bisa dihilangkan.[10] Hal ini berarti hampir sepertiga biaya produksi merupakan pungli dan harga jual ke konsumen bisa diturunkan mencapai 30 persen jika praktik pungli ini dihilangkan.
           Praktik pungli ini sarat akan nuansa korupsi, setidaknya ini ditekankan oleh Susan Rose Ackerman di dalam bukunya yang berjudul “Korupsi Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi”. Susan mengatakan bahwa korupsi sering melekat dalam struktur hierarkhis dari birokrasi. Ada sistematisasi antara pegawai randahan dan atasan,[11] ada pola-pola tertentu yang sebenarnya dapat dibaca oleh penggiat anti korupsi. Kemudian Susan juga mengatakan bahwa untuk program-program dimana para pegawai pemerintah mempunyai kewenangan penuh mengambil keputusan sedangkan para pengusaha tidak mempunyai pilihan lain akan menjadi sarana yang mempersubur praktik korupsi ini.[12] Hal inilah yang banyak dipraktekkan dalam praktek birokrasi “menjelimet’ seperti yang diterangkan di awal tulisan. Selain dalam bentuk yang illegal seperti korupsi, pungli juga banyak dalam bentuk yang legal. Dalam hal ini seperti yang banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
           Banyak pemerintah daerah yang sekarang menerapkan pajak berlapis terhadap para investor yang ingin menanamkan modal didaerahnya, polanya bermacam-macam mulai dari pajak yang melekat pada jenis usaha tersebut sampai kepada retribusi ‘khusus; untuk sang kepala daerah. Hal ini jelas makin menciptakan ketakutan tersendiri bagi para pengusaha atau pemilik modal.
           Memang sesuai dengan amanat Pasal 21 huruf e UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak untuk memungut pajak daerah dan restribusi daerah.[13] Tapi hal tersebut harus disesuaikan dengan iklim investasi yang ada, agar tidak malah menjadi penghambat bagi pembangunan di suatu daerah. Banyak terjadi dimana kepala daerah menerapkan pajak khusus terhadap investor yang ingin menanamkan modal di tingkat daerah, hal ini menjadi penghambat secara langsung karena para pengusaha harus menambah kalkulasi biaya produksi yang seharusnya tidak diperlukan. Penetapan pajak ini banyak menggunakan peraturan daerah atau gubernur, sehingga peran pemerintah di sini untuk mencabut regulasi yang dirasa dapat mengganggu stabilitas moneter dan iklim usaha di Indonesia.
           Akibat paradigma dari perijinan yang buruk,korup dan tidak efisien maka muncul wacana deregulasi dan debirokratisasi. Prosedur perijinan dianggap terlalu birokratis dan berbelit-belit dan nampaknya diada-adakan. Dan biasanya perijinan digunakan untuk kepentingan lain di luar kepentingan pemerintah,sehingga kerap kali disalah gunakan oleh aparat yang yang terlibat prosedur pengurusan izin tersebut.[14]
           Lalu bagaimanakah solusi untuk mengurai masalah perijinan tersebut, beberapa tokoh mencoba untuk memberikan solusi terkait dengan hal ini. Pertama dari Safri Nugraha, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menyebutkan setidaknya ada 4 langkah yang dapat diterapkan dalam rangka mengurangi bottleneck perijinan, yaitu:[15]
1.    Mengurangi prosedur perijinan sampai dengan hal yang memang harus diatur pemerintah;
2.    Mengurangi peran birokrat dalam prosedur perijinan, ini artinya pelibatan teknologi untuk mengurangi intensitas pertemuan atau keterlibatan birokrat dalam perijinan;
3.    Mengurangi pungutan-pungutan yang diperlukan untuk perijinan tersebut;
4.    Melakukan penataan kembali perijinan sampai kepada hal-hal yang sangat penting.
            Selain itu, untuk masalah pungli liar yang sifatnya adalah illegal secara khusus harus diterapkan metode yang memang dianggap mampu untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hal tersebut. Kita berangkat dari rumusan Korupsi yang disusun oleh Robert Klitgard. Klitgard menyatakan bahwa:[16]
C=M+D-A
            C= Corruption (Korupsi)
            M=Monopoly (Monopoli)
            D=Diskresi (Diskresi)
            A=Accountability (Akuntabilitas)
           
            Berdasarkan uraian tersebut, Klitgard berpendapat bahwa korupsi terjadi apabila ada monopoli kekuasaan dengan kewenangannya tetapi tidak ada mekanisme akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada khalayak publik. Untuk masalah pungli liar ini maka perlu diupayakan sebuah sistem yang transparan dengan menerapkan prinsip good governance dimana asas-asas kepastian hukum,keterbukaan dan akuntabilitas menjadi syarat pokok yang wajib ada dalam sebuah sistem. Masyarakat dapat dilibatkan disini dengan cara melaporkan secara rutin apa yang telah dilakukan,apa yang telah didapat dan membuka peluang sebesar-besarnya terhadap upaya kritisisasi dan pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat.
            Lain lagi dengan Susan Rose Ackerman, ia meyakinkan jika upaya deregulasi dan debirokratisasi masih belum cukup mampu mengurangi korupsi perijinan maka langkah besarnya adalah dengan melakukan amputasi atau eliminasi program perijinan atau regulasi tersebut.[17] Menurutnya hal ini akan lebih efektif dengan syarat pemerintah dapat memastikan bahwa tidak akan terjadi korupsi di tempat lain dimana salah sektor sedang dilakukan pengetatan.
            Semua itu akan sangat visible dilakukan, selama ada keseriusan dan kemauan yang keras dari para pihak. Tegaknya hukum bukanlah sesuatu hal yang dapat dilakukan selagi tidur dan bermimpi, tetapi tegaknya hukum dapat terjadi jika ada kerja keras dan kerja sama dari banyak pihak. Karena tanpa itu semua, hukum hanya akan menjadi tulisan kosong tanpa makna.


               
                [1] Ditulis sebagai syarat dalam penerimaan calon Tenaga Ahli Muda Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Kementrian Koordinator Ekonomi Republik Indonesia.
               
                [2] Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pembukaan alinea keempat
               
                [3] http://dimasfahriza28.blogspot.com/2011/02/masalah-pembangunan-di-indonesia.html diunduh pada 7 Oktober 2011 pukul 16.20 WIB
               
                [4] Sri Edi Swasono. Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial. ( Jakarta: Perkumpulan PraKarsa,2010), hlm.38
               
                [5] Nazamuddin. Ekonomi Biaya Tinggi Menghambat Investasi di Aceh. DIsampaikan pada Seminar Kamis 26 April 2007, Balai Sidang Fakultas Ekonomi Syah Kuala.
               
                [6] Safri Nugraha dkk. Hukum Administrasi Negara. (Depok: Centre For Law And Good Governance Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.129
               
               
                [7] Ibid., hlm.130-131
               
                [8] Indonesia (c), Undang-Undang Penanaman Modal.UU No.25 Tahun 2007. Ps. 25 ayat (4) dan ayat (5)
               
                [9] Ibid., ps.26 ayat (1)

                [10] http://bisnis.vivanews.com/news/read/5849-tanpa_pungli_pengusaha_bisa_hemat_30_ diunduh pada tanggal 7 Oktober Pukul 17.10 WIB

                [11] Susan Rose Ackerman.  Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi. (Jakarta: Pustaka Sinar Harpan, 2006), hlm.68
               
                [12] Ibid., hlm.56
               
                [13] Indonesia (d), Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.UU No.32 Tahun 2004. Ps.21 huruf e
               
                [14] Nugraha, op.cit., hlm.133
               
                [15] Ibid., hlm.134-135
               
                [16] Khoirullah, “Indonesia Corruption Watch Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” (Tesis Magister Sains dalam Sosiologi Universitas Indonesia, Depok, 2004), hlm.25
               
                [17] Ackerman, op.cit., hlm.56

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar